SKUP Migas

Perusahaan yang bergerak dalam hulu Migas ketika melakukan kegiatannya harus berdasarkan
pada Permen ESDM no 14 tahun 2018. Tujuannya untuk menciptakan kegiatan usaha minyak
dan gas bumi yang berpotensi di dalam negeri serta memiliki peranan nasional pada kegiatan
usaha penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Oleh karena kompetisi global yang semakin meningkat di masa mendatang, mewajibkan setiap negara untuk mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bersaing dengan negara lain melalui
penguatan daya saing industri yang memiliki kemampuan manajemen yang efisien, produk yang
berkualitas, harga yang kompetitif dan pelayanan waktu suplai dan purna jual yang prima.

SKUP yang sudah terbit secara otomatis akan masuk ke buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) yang merupakan bukuyang berisi daftar barang, penyedia jasa dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang
telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas.

SKUP diberikan kepada badan usaha penunjang migas berdasarkan Bidang yang ingin diproses dan berdasarkan kategori barang / jasa sesuai dengan kemampuan badan usaha. Setiap pengajuan SKUP atas barang yang diproduksi terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

Daftar Barang Diwajibkan, yaitu daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas yang tertuang pada sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen, serta memiliki nilai TKDN + BMP >/=50% dan TKDN barang >/= 25%

Daftar Barang Dimaksimalkan, yaitu daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas yang tertuang pada sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen, serta memiliki nilai TKDN ( Tingkat Keperpihakan Dalam Negeri ) +Nilai BMP ( Bobot Manfaat Perusahaan) <40% dan TKDN barang >/=25%

Daftar Barang Diberdayakan, yaitu daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas dan memiliki nilai TKDN barang <25%. Manfaat dari SKUP adalah sebagai acuan penggunaan produksi daloam negeri pada pengadaan barang dan/atau jasa di kegiatan usaha Hulu Migas dan juga sebagai acuan dalam pengendalian impor barang operasi di kegiatan Usaha Hulu Migas.

 

SKUP Migas

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008, tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, perusahaan yang telah memiliki SKUP dapat di terbitkan dalam buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN).

Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, penyedia jasa dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas.

Terbitnya Apresiasi terhadap penggunaan produk dalam negeri, diharapkan mampu mendorong investor asing melakukan penanaman modalnya di dalam negeri.

Dalam mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri, ditetapkan target TKDN yang tercantum dalam lampiran. Untuk mencapai target ini, Dirjen Migas menetapkan roadmap pencapaian target TKDN pada kegiatan usaha hulu migas.

Setiap Perusahaan kontraktor, produsen dalam negeri dan penyedia barang atau jasa yang melakukan pengadaan barang atau jasa pada kegiatan usaha hulu migas, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang atau jasa.

Dirjen Migas wajib melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri dalam rangka menerbitkan SKUP Migas, menerbitkan dan memperbarui Buku APDN secara berkala dan melakukan pengawasan atas pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi oleh SKK Migas. Produsen dan penyedia barang atau jasa yang melanggar, dikenai sanksi oleh Dirjen Migas berupa teguran tertulis dan atau pencabutan SKUP Migas. SKUP Migas Berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

SKUP Migas

Pemerintah menekankan bahwa setiap kontraktor dan Pengadaan Barang diwajibkan mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang  bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dan perusahaan yang telah memiliki persyaratan TKDN dan telah dilakukan verifikasi maka badan usaha tersebut dapat memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas  dengan menggunakan jasa kami tanpa adanya dilakukan survey atau presentasi dari pihak migasnya.

Dan syarat utama untuk pengurusan SKUP Migas perusahaan wajib memiliki SKT Migas

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengurusan SKUP Migas, silahkan menghubungi kami dilayanan Phone/WA 0813-3781-6277

error: Content is protected !!